Pengurus FREP berharap tidak ada mahasiswa yang putus sekolah karena masalah biaya selama pandemi

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa, termasuk mahasiswa, selama pandemi Covid-19.

Pengurus-FREP-berharap-tidak-ada-mahasiswa-yang-putus-sekolah-karena-masalah-biaya-selama-pandemi

“Saat ini yang penting bagaimana penyelenggaraan pendidikan di tingkat dasar, menengah, dan atas

dapat dilanjutkan. Tidak ada anak putus kuliah, tidak ada mahasiswa putus sekolah karena masalah keuangan,” kata Muhaimin dalam diskusi virtual bertajuk Pandemi Tak Berujung, UKT Kian Tinggi, Rabu (1/9/2021).

Secara khusus, dia meminta Komite X Pendidikan DPR untuk mencermati anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Dia meminta alokasi dana untuk pembangunan fisik yang tidak substansial dihentikan sementara.

Baca juga: Contoh Hak atas Pendidikan

“Kami meminta Komisi X menyisir anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN

agar dapat berkonsentrasi pada program anggaran yang ditargetkan. SPP harus diprioritaskan, kebutuhan pokok harus diprioritaskan dibandingkan kegiatan lain yang tidak relevan untuk menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi,” kata Muhaimin.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, situasi pandemi saat ini memberikan dampak yang sangat besar di segala bidang kehidupan bernegara.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Menurutnya, pandemi yang hampir dua tahun ini juga telah menguras anggaran negara

untuk mendanai pemulihan ekonomi, perawatan kesehatan, dan pengurangan dampak sosial.

READ  Kalimat Imperatif Deklaratif dan Interogatif beserta Contohnya

Kemudian beliau menyarankan untuk lebih mengembangkan konsep kuliah online. Sebab, menurutnya, kuliah online akan menjadi bagian dari sistem pendidikan masa depan.

“Perkuliahan online perlu ditingkatkan lagi karena diprediksi menjadi model pendidikan masa depan,” ujarnya.

Selain itu, Muhaimin mengaku kaget mengetahui lima mahasiswa ditangkap di Madura usai menggelar aksi unjuk rasa terkait Biaya Seragam Sekolah (UKT).

Baca Juga: Kemenag Soroti Keterbatasan Guru Agama Kristen di Sekolah Umum

Dikatakannya, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan kasus hukum kelima mahasiswa tersebut.

“Saya sudah cek ke Kombes Polri agar yang ditahan di Madura bisa segera dibebaskan. Karena tidak bisa dilanjutkan, karena harus menggiring gagasan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi X Syaiful Huda menyetujui penggunaan alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan.

Saat ini, menurut Huda, mayoritas alokasi dana pendidikan berupa dana alokasi khusus (DAK) yang belum tentu digunakan untuk keperluan pendidikan.

Huda mengatakan Komisi X DPR RI saat ini sedang berupaya mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Agama agar semua atau minimal 50 persen dari total anggaran untuk fungsi pendidikan dari kedua kementerian tersebut.

“Isu-isu besar yang ditugaskan Pak Muhaimin, seperti penataan kembali anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, harus segera dikejar. Sebab, dari dana pendidikan 20 persen, hanya Rp 85 triliun yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rp 55 triliun dikelola Kementerian Agama. Sisanya Rp 370 triliun, yakni DAK, akan diserahkan ke pemerintah daerah. Kita tidak bisa mengontrol penggunaannya,” kata Huda.

LIHAT JUGA :

READ  Smart Locker untuk layanan laundry dari PopBox

greenlifestyle.or.id
kopertis2.or.id
rsddrsoebandi.id
ktb-mitsubishimotors.co.id
topijelajah.com
mesinmilenial.com